Akibat ijazah palsu

Di Texas, Anda melakukan tindak pidana jika memakai atau mengaku memiliki gelar yang Anda ketahui palsu, di bawah standar, fiktif, atau sudah dicabut untuk mendapatkan pekerjaan, lisensi, promosi, kenaikan gaji, tempat di sekolah, atau jabatan pemerintahan, atau untuk mempromosikan usaha.⁠​‌​​​​​‌​‌​‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌​​​‌​​​‌​‌‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​​​‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​​‌​​‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌⁠

Di Oregon, Anda tidak boleh mengaku memiliki gelar akademik kecuali gelar itu diberikan oleh kampus yang terakreditasi atau disetujui negara bagian. Pernyataan penafian (disclaimer) yang diizinkan untuk sebagian kampus tidak terakreditasi sama sekali tidak boleh dipakai untuk gelar dari pabrik ijazah.⁠​‌​​​​​‌​‌​‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌​​​‌​​​‌​‌‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​​​‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​​‌​​‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌⁠

Di negara bagian Washington, seseorang melakukan tindak pidana jika dengan sengaja memakai kredensial akademik palsu, atau mengaku memiliki kredensial terakreditasi padahal tidak, untuk mendapatkan pekerjaan, lisensi, promosi, tempat di sekolah, atau jabatan pemerintahan, atau untuk mempromosikan usaha.⁠​‌​​​​​‌​‌​‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌​​​‌​​​‌​‌‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​​​‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​​‌​​‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌⁠

Menurut hukum federal, seseorang melakukan tindak pidana jika dengan sengaja membuat pernyataan palsu yang material atau memakai dokumen palsu dalam urusan apa pun di bawah yurisdiksi pemerintah AS, misalnya berkas yang diserahkan ke lembaga federal.⁠​‌​​​​​‌​‌​‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌​​​‌​​​‌​‌‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​​​‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​​‌​​‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌‌‌⁠

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa warga asing yang kedapatan memakai atau menjual ijazah palsu akan dipenjara, lalu dideportasi, dan tidak diizinkan masuk kembali ke Kerajaan Arab Saudi.

Pada tahun 2024, sebuah pengadilan di Mekah menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dan denda kepada seorang ekspatriat Arab karena memalsukan ijazah teknik sipil demi memperoleh lisensi profesi, serta memerintahkan agar ia dideportasi setelah menjalani hukumannya.

Di Queensland, memalsukan dokumen atau memakai dokumen palsu dengan maksud menipu adalah tindak pidana menurut pasal 488 Criminal Code (KUHP Queensland).

Memberikan dokumen palsu atau informasi yang tidak benar kepada Department of Home Affairs (kementerian dalam negeri Australia) dapat berujung pada penolakan atau pembatalan visa, pembatasan permohonan di kemudian hari, dan tuntutan pidana.

Pada tahun 2023, Brisbane District Court menjatuhkan hukuman kepada seorang perempuan yang membeli ijazah QUT (Queensland University of Technology) palsu secara online dan memakainya untuk bekerja sebagai guru PAUD: penjara dua tahun yang ditangguhkan sepenuhnya dengan masa percobaan empat tahun. Pengadilan juga memerintahkannya melunasi sisa uang yang harus ia kembalikan kepada pemberi kerjanya.

Pada tahun 2013, County Court of Victoria menjatuhkan hukuman penjara empat tahun tujuh bulan kepada Gary Zhou atas praktik penipuan imigrasi yang memasok ijazah palsu universitas Australia dan hasil tes bahasa Inggris palsu kepada para pemohon visa.

Di Filipina, orang biasa (bukan pejabat publik) yang memalsukan dokumen, atau dengan sengaja memakai dokumen palsu sehingga merugikan orang lain, melakukan tindak pidana menurut Pasal 172 Revised Penal Code (KUHP Filipina).

Menurut Theft Ordinance (undang-undang tentang pencurian) Hong Kong, memperoleh layanan dengan tipu daya secara tidak jujur adalah tindak pidana. Dakwaan inilah yang dipakai dalam kasus-kasus terbaru ketika mahasiswa mendapatkan tempat kuliah di universitas dengan ijazah palsu.

Memberikan keterangan palsu kepada petugas imigrasi adalah tindak pidana. Visa pelajar atau status tinggal yang diperoleh dengan penipuan dinyatakan tidak sah, dan pemegangnya dapat dipulangkan ke tempat asalnya.

Pada September 2026, Kwun Tong Magistrates' Courts menjatuhkan hukuman penjara dua bulan kepada seorang mahasiswa dari Tiongkok daratan yang membayar RMB500.000 kepada seorang agen dan memakai ijazah palsu universitas luar negeri untuk mendapatkan tempat di program magister sekaligus izin belajar.

Pada April 2026, Eastern Magistrates' Courts menjatuhkan hukuman penjara empat bulan kepada seorang perempuan dari Tiongkok daratan karena memakai ijazah sarjana UCLA yang dipalsukan untuk mendapatkan tempat di program magister University of Hong Kong dan visa pelajar.

Menurut Bharatiya Nyaya Sanhita (kitab undang-undang hukum pidana India), memakai dokumen secara curang atau tidak jujur, padahal Anda tahu atau punya alasan untuk meyakini dokumen itu palsu, dihukum sama seperti jika Anda sendiri yang memalsukannya.

University Grants Commission (UGC, komisi pendidikan tinggi India) menyatakan bahwa gelar dari institusi yang tidak diberi wewenang berdasarkan UGC Act tidak diakui dan tidak berlaku, baik untuk melanjutkan pendidikan tinggi maupun untuk bekerja. UGC juga menerbitkan daftar universitas palsu.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, siapa pun yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, atau gelar akademik yang terbukti palsu dapat dipidana penjara atau denda.

Pada Juli 2026, Pengadilan Negeri Pelalawan di Riau menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada seorang anggota DPRD karena memakai ijazah Paket C (setara SMA) yang sudah dibatalkan untuk mendaftar sebagai calon dalam Pemilu 2019 dan 2024. Ia menyatakan akan mengajukan banding.

Di England, Wales, dan Irlandia Utara, membuat pernyataan palsu secara tidak jujur, misalnya mengaku memiliki gelar yang tidak Anda miliki, untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian tergolong tindak pidana penipuan (fraud).

Permohonan visa Inggris wajib ditolak jika pemohon menggunakan tipu daya, termasuk dokumen palsu. Bagi siapa pun yang terbukti menggunakan tipu daya, setiap permohonan izin masuk yang ia ajukan berikutnya wajib ditolak selama 10 tahun.

Pada Juli 2026, Maidstone Crown Court menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepada Amran Hussain. Ia mengaku-ngaku bergelar MSc dari Oxford dan Birkbeck (untuk salah satunya ia menyertakan ijazah) demi mendapatkan 13 pekerjaan di NHS, layanan kesehatan publik Inggris, sehingga NHS merugi £168.072.

Pada Januari 2020, Oxford Crown Court menjatuhkan hukuman kepada Peter Knight, mantan direktur di sebuah badan pengelola rumah sakit, yang memperoleh jabatannya dengan mengaku-ngaku bergelar: penjara dua tahun yang ditangguhkan dengan masa percobaan dua tahun, ditambah 200 jam kerja tanpa upah.

Memalsukan dokumen yang menerangkan fakta dengan memakai cap atau tanda tangan orang lain, serta menggunakan dokumen semacam itu, adalah tindak pidana menurut KUHP Jepang.

Jepang dapat mencabut status izin tinggal warga asing jika status itu diperoleh dengan tipu daya, termasuk berbohong tentang latar belakangnya, atau dengan menyerahkan dokumen palsu. Pencabutan karena tipu daya langsung berlanjut ke proses deportasi.

Di Kanada, dengan sengaja memakai dokumen palsu seolah-olah asli adalah tindak pidana.

Memberikan keterangan yang keliru atau menyembunyikan fakta penting dalam urusan imigrasi membuat seseorang dinyatakan tidak boleh masuk ke Kanada selama lima tahun, dan selama masa itu ia tidak bisa mengajukan permohonan izin tinggal tetap.

Pada tahun 2017, seorang pria di Ontario yang membeli gelar hukum secara online dari “University of Renfrew” yang tidak terakreditasi, lalu bekerja di sebuah firma hukum di Toronto, dinyatakan bersalah atas dua dakwaan penipuan dan satu dakwaan memakai dokumen palsu, lalu dihukum penjara tiga tahun.

Public Service Commission Kanada (komisi kepegawaian negara) menyimpulkan bahwa seorang kandidat melakukan penipuan dengan menyerahkan ijazah sarjana dan magister yang dibeli secara online. Pengangkatannya tidak dilanjutkan, dan selama tiga tahun ia wajib memberi tahu komisi tersebut sebelum menerima pekerjaan apa pun di instansi pemerintah federal.

Di Korea Selatan, memalsukan dokumen milik orang lain yang menerangkan suatu fakta dengan maksud untuk memakainya, serta menggunakan dokumen semacam itu, adalah tindak pidana menurut Criminal Act (KUHP Korea Selatan).

Pada tahun 2008, pengadilan banding di Seoul menguatkan hukuman penjara 18 bulan bagi Shin Jeong-ah, yang memalsukan sejumlah ijazah, termasuk gelar PhD dari Yale, untuk menjadi profesor universitas dan direktur Gwangju Biennale (ia juga dinyatakan bersalah atas penggelapan).

Pada tahun 2023, Mahkamah Kasasi Kuwait menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun dan denda KD320.000 kepada mantan direktur Kuwait Airways karena memakai ijazah universitas palsu untuk mendapatkan promosi jabatan.

Pada tahun 2022, seorang pegawai Kementerian Kesehatan Kuwait dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dengan kerja paksa setelah ketahuan bahwa ijazah universitas Mesir yang ia pakai untuk mendapatkan pekerjaannya ternyata palsu.

Pada tahun 2022, sebuah pengadilan pidana Kuwait menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun dan denda KD150.000, setara dengan gaji yang telah ia terima, kepada seorang anggota keluarga penguasa karena memalsukan ijazah universitas demi menaikkan gajinya.

Di Malaysia, memakai dokumen seolah-olah asli secara curang atau tidak jujur, padahal Anda tahu atau punya alasan untuk meyakini dokumen itu palsu, dihukum sama seperti jika Anda sendiri yang memalsukannya.

Pada tahun 2023, Sessions Court di Kuantan menjatuhkan denda RM15.000 kepada mantan CEO sebuah kampus swasta, dengan hukuman pengganti 12 bulan penjara jika denda tidak dibayar, atas sertifikat dan transkrip nilai palsu yang diterbitkan dengan imbalan RM5.000. Ia dijerat pasal 471 Penal Code (KUHP Malaysia).

Pada tahun 2018, Malaysian Anti-Corruption Commission (komisi antikorupsi Malaysia) menahan tiga orang yang diduga menjadi perantara dalam sindikat penjual ijazah diploma dan sarjana palsu seharga RM2.000 sampai RM16.000.

Kementerian Pendidikan Tinggi Oman menyatakan bahwa ijazah dari luar Oman tidak diterima untuk keperluan kerja kecuali sudah dilegalisasi oleh kementerian tersebut. Kasus ijazah palsu diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2012, Royal Oman Police (kepolisian Kerajaan Oman) menangkap komplotan beranggotakan lima orang di Muskat karena memalsukan dan menjual ijazah dan sertifikat pendidikan, surat keterangan hasil tes kesehatan, serta visa.

Pada tahun 2017, Pengadilan Pidana Doha menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun, disusul deportasi, kepada seorang pria asal Yordania karena memalsukan dokumen gelar PhD yang ia ajukan untuk dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri.

Pada tahun 2015, sebuah pengadilan pidana di Qatar secara in absentia menjatuhkan hukuman kepada seorang perempuan asal Yaman berupa penjara tiga tahun, penyitaan dokumen, dan deportasi, karena memalsukan gelar akademik dengan memakai cap legalisasi Kementerian Luar Negeri yang dipalsukan.

Pekerja asing yang menyerahkan pernyataan atau dokumen tentang kualifikasinya kepada Ministry of Manpower (Kementerian Tenaga Kerja Singapura), padahal ia tahu atau sepatutnya tahu bahwa isinya palsu, melakukan tindak pidana.

Warga asing yang menyerahkan kualifikasi palsu dicabut izin kerjanya (work pass) dan dilarang bekerja di Singapura untuk selamanya. Menurut Kementerian Tenaga Kerja (MOM), selama lima tahun rata-rata 660 warga asing per tahun dikenai larangan ini karena alasan tersebut.

Pada tahun 2021, dua warga negara India dipenjara masing-masing satu dan empat minggu karena mencantumkan kualifikasi palsu dalam permohonan izin kerja. Hukuman ini dijatuhkan setelah MOM menyelidiki 23 warga asing yang mengaku bergelar dari Manav Bharti University di India; 19 orang lainnya dikenai larangan permanen.

Pada Januari 2020, menurut Immigration & Checkpoints Authority (otoritas imigrasi Singapura), seorang perempuan Filipina dijatuhi hukuman penjara tujuh minggu di Singapura karena memberikan keterangan palsu dalam permohonan izin tinggal tetap, termasuk ijazah dan transkrip nilai dari sebuah universitas di Manila yang tidak pernah ia masuki.

Memalsukan atau mengedarkan sertifikat yang menerangkan kemampuan atau kualifikasi lain seseorang adalah tindak pidana menurut Pasal 212 dan 216 KUHP Taiwan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Distrik Keelung menjatuhkan hukuman penjara enam bulan kepada seorang pria karena memalsukan ijazah magister Caltech, yang ia pakai untuk mendapatkan pekerjaan mengajar di empat sekolah di Taipei selama dua tahun.

Kepolisian Thailand menyatakan bahwa menurut KUHP Thailand (Pasal 268 juncto Pasal 264 dan 265), memakai dokumen palsu dihukum sama seperti memalsukannya, dengan hukuman lebih berat jika dokumen itu dokumen resmi.

Pada tahun 2008, Pengadilan Pidana Thailand menyatakan seorang guru kontrak di Suphan Buri yang memakai ijazah palsu bersalah berdasarkan Pasal 265 dan 268, dengan hukuman penjara dua tahun dan denda 20.000 baht yang ditangguhkan selama empat tahun. Teachers' Council (dewan guru Thailand) juga mencabut lisensi mengajarnya.

Membeli atau memakai sertifikat maupun dokumen lembaga negara, perusahaan, atau institusi publik yang dipalsukan atau diubah dapat dikenai sanksi menurut Undang-Undang Sanksi Administrasi Keamanan Publik Tiongkok (Public Security Administration Punishments Law).

Warga asing yang memperoleh visa atau izin tinggal Tiongkok dengan cara curang dapat dikenai denda atau penahanan, dan pelanggar berat dapat dideportasi serta dilarang masuk ke Tiongkok selama 10 tahun.

Pada tahun 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Pinggu di Beijing memerintahkan seorang eksekutif yang memakai ijazah luar negeri palsu dan riwayat kerja karangan untuk mengembalikan gaji sebesar 300.000 yuan kepada perusahaannya. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding.

Menurut Kepolisian Dubai, memalsukan dokumen resmi dapat dihukum berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Kejahatan dan Hukuman UEA (Crimes and Penalties Law), sedangkan memalsukan salinan dokumen resmi, atau dengan sengaja memakai salinan palsunya, diatur dalam Pasal 253.

Sebuah pengadilan di Dubai menjatuhkan hukuman penjara enam bulan, disusul deportasi, kepada seorang karyawan dan kaki tangannya karena memalsukan ijazah universitas agar ia bisa naik jabatan dari staf administrasi menjadi manajer umum. Pengadilan banding menguatkan putusan itu.

Pada September 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah UEA menyebutkan bahwa pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda hingga Dh30.000 dalam kasus-kasus pemalsuan kualifikasi akademik.

Pada tahun 2023, Pengadilan Rakyat Provinsi Ben Tre menjatuhkan hukuman penjara lima tahun tiga bulan kepada seorang kepala pos kesehatan karena membuat dan memakai dokumen palsu: ia membeli 61 ijazah dan sertifikat palsu untuk 48 orang. Sebanyak 25 terdakwa yang hanya memakainya dijatuhi hukuman pembinaan di luar penjara selama 9 bulan sampai 2 tahun.